Diskusi publik ini membahas mengenai issue yang saat ini sedang beredar terkait kasus pemagaran laut di wilayah Tangerang Utara Kabupaten Tangerang yang dianggap merugikan banyak pihak terkhusus masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Gunawan Raharjo, Praktisi Komunikasi & Praktisi Kebijakan Publik memberikan pandangan nya terkait tema bahasan yang diselenggarakan, menurutnya, pemerintah terkhusus praktisi komunikasi kehumasan di pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjunjung tinggi kaidah kehumasan yang didalamnya ada unsur jujur & keterbukaan.

"Saya memberikan saran kepada temen-temen kehumasan di pemerintahan baik pusat maupun daerah, jalankan kaidah kehumasan, salah satu diantaranya jujur dan keterbukaan " ungkapnya

"Jika memang ditemukan adanya kesalahan dalam sistem akui kesalahan tersebut kepada publik dan jelaskan permasalahan nya serta langkah langkah penyelesaian secara clean & clear" lanjutnya

Pernyataan tersebut diungkapkan karena didasari tidak adanya keterbukaan di dalam tubuh kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid baru saja mencopot 6 pejabat di jajaran ATR/BPN Kabupaten Tangerang karena kasus pemagaran laut yang sedang terjadi hingga saat ini.

"6 pejabat di jajaran ATR/BPN Kabupaten Tangerang dicopot oleh Pak Nusron, tapi tidak ada informasi kejelasan siapa 6 pejabat tersebut dan apa keterlibatan nya di dalam kasus pemagaran laut ini" tutupnya

Kasus pemagaran laut saat ini masih bergulir, melansir laporan terkini, TNI AL bersama instansi terkait dan nelayan telah membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km per Senin (27/01). Kini pagar laut yang belum dibongkar tersisa 11,46 km dari total keseluruhan 30,16 km.